Zainuddin Maliki Minta Kerancuan Kurikulum Kemendikbudristek untuk Diharmonisasi

    Zainuddin Maliki Minta Kerancuan Kurikulum Kemendikbudristek untuk Diharmonisasi
    Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/4/2022).

    SULAWESI SELATAN - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki meminta kerancuan yang terdapat dalam kurikulum yang dibentuk Kemendikbudristek untuk dapat diharmonisasi. Harmonisasi tersebut seperti pada apa yang diberikan kepada siswa, bagaimana cara memberikan ilmu itu kepada siswa, dan bagaimana mengevaluasinya. Menurutnya, jika proses dengan asesmen itu sinkron, akan menghasilkan suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang baik.

    “Ini harus sinkron, kalau inputnya itu didasarkan kepada prestasi dan lain-lain kemudian prosesnya itu menggunakan konsep authentic learning, maka asesmennya juga harus authentic assessment, ” ujar Zainuddin usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/4/2022).

    MEDIATOR.CO.ID
    market.biz.id MEDIATOR.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Ia menjelaskan, saat ini, ada tiga opsi penggunaan kurikulum yang diberikan kepada sekolah, yakni Kurikulum 2013, kurikulum yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe. Diketahui, Kurikulum 2013 (K13) adalah kurikulum yang di-setting assessment-nya itu menggunakan Ujian Nasional. Pada kurikulum 2013 yang disederhanakan pun tak berbeda. Namun dari Kemendikbudristek telah menghapus Ujian Nasional.

    “Sehingga yang diselenggarakan adalah Asesmen Nasional (ASN). Nah Asesmen Nasional tidak didesain untuk mengevaluasi Kurikulum K13 atau kurikulum yang disederhanakan. Assessment Nasional itu disiapkan untuk melakukan Asesmen terhadap kurikulum-kurikulum prototipe yang itu baru diterapkan untuk beberapa sekolah saja, ” terang politisi PAN ini.

    Sementara Kurikulum Merdeka, lanjut Zainuddin, sebenarnya sebuah strategi pembelajaran yang itu diberikan kebebasan kepada siswa didik, siswa didik itu dianggap sebagai subjek. Namun, dalam praktiknya banyak konsep yang berangkat dari pemerintah pusat, khususnya kementerian. Dan sampai saat ini, menurutnya, konsep merdeka belajar itu masih belum menemukan bentuknya.

    “Asumsinya bahwa kalau merdeka belajar, mengansumsikan bahwa siswa didik adalah subjek, siswa didik bukan objek, maka ini sebenarnya konsep yang bagus. Tetapi harus bisa dirumuskan dengan baik, bagaimana mengubah, melakukan transisi yang selama ini siswa bukan diasumsikan sebagai subjek, sisanya dianggap objek. Karena pembelajaran atau metode-metode belajar yang berkembang selama ini, metodenya behavioristik. Behavioristik itu perilaku siswa itu hasil intervensi dari luar, dari guru, dari pemerintah gitu, ” lanjutnya.

    Varient - News & Magazine Script
    market.biz.id Varient - News & Magazine Script
    4% Rp 722.800
    Beli sekarang!

    Ia pun menilai pergeseran konsep dalam kurikulum saat ini, dari yang sebelumnya dari behavioristik menjadi konstruktivistik itu bukan pekerjaan mudah. Terlebih, dirinya melihat, Mendikbudristek saat ini tetapi belum membaca culture yang ada di satuan-satuan pendidikan, di guru-guru pusat maupun daerah, apalagi di daerah terpencil di saat melakukan berbagai perubahan yang begitu signifikan.“Sehingga kalau boleh kami menyarankan, kalau melakukan perubahan jangan lah perubahan-perubahan yang sifatnya drastis, kemudian tidak membayangkan atau tidak memperhitungkan struktur birokrasi pendidikan yang begitu besar, ” saran politisi dapil Jawa Timur X tersebut.

    Ia berpendapat, kajian kurikulum saat ini masih memerlukan waktu kajian yang mendalam, dengan mengajak stakeholder, terutama stakeholder yang selama ini sudah berbuat banyak di dunia pendidikan. Meski menteri dan jajarannya itu sudah melakukan dialog dengan para stakeholder, dirinya menilai beberapa penyelenggara pendidikan, asosiasi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang selama ini sudah banyak berbuat kebajikan di bidang pendidikan, masih banyak mengeluhkannya.

    “Oleh karena itu kami di komisi X mempertanyakan sesungguhnya dialog yang katanya sudah dilakukan oleh menteri itu seperti apa, kok masih ada penyelenggara pendidikan yang mereka itu sudah berbuat sejak indonesia belum merdeka masih mengeluhkan beberapa hal terkait dengan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang lain termasuk rekrutmen PPPK, ” tutupnya. 

    Zainuddin Maliki DPR RI KOMISI X PAN
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Fintech’ dan Kripto Kena Pajak, Puteri Komarudin:...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 403

    Postingan Tahun ini: 1717

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 385

    Postingan Tahun ini: 2294

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 151

    Postingan Tahun ini: 612

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 121

    Postingan Tahun ini: 503

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    Kesan dan Pesan Kapolres Nagekeo Ketika Kunjungan Kerja ke Boawae
    Peduli Peternak,Babinsa Lerep Pantau Penyemprotan Disinfektan Kandang
    Peringati HKN,Kasdim Salatiga Lepas Peserta Jalan Sehat
    Euphoria Masyarakat Sumbawa Sambut Para Pembalap MXGP
    Latma Cope West 2022 TNI AU-US PACAF di Lanud Abd Saleh Resmi Ditutup

    Ikuti Kami