Suir Syam: Alih Status Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK Harus Perhatikan Anggaran Daerah

    Suir Syam: Alih Status Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK Harus Perhatikan Anggaran Daerah
    Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam

    JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengungkapkan bahwa alih status tenaga kesehatan honorer dan tenaga petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) Non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memperhatikan anggaran daerah. Hal ini diungkapkannya berdasarkan aspirasi yang himpun dari sisi pemerintah daerah, mengingat pembiayaan PPPK dibebankan pada anggaran belanja pegawai di masing-masing daerah. 

    “Keluhan dari pemerintah daerah itu gitu. Kalau diangkat lagi tenaga PPPK ini tentu belanja pegawai akan meningkat sedangkan sudah ada ketentuan, kalau belanja pegawainya lebih 30 persen nanti ada risikonya terhadap pemerintah daerah, mungkin ada pemotongan anggaran dan sebagainya” ungkap Suir usai menghadiri Rapat Panitia Kerja terkait Pengawasan Terhadap Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

    Nasi Goreng Campur
    market.biz.id Nasi Goreng Campur
    60% Rp 3.000
    Beli sekarang!

    Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tertuang pada pasal 146 bahwa besaran alokasi belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Politisi Partai Gerindra tersebut berharap pemerintah dapat mencabut ketentuan tersebut sehingga alokasi belanja pegawai di daerah dapat lebih besar dan bisa mengakomodir pembiayaan PPPK nakes yang statusnya berasal dari honorer. Suir Syam juga menyinggung usulan penambahan Dana Alokasi Umum bagi daerah yang melakukan alih status nakes honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK.

    “Jadi kita minta pemerintah supaya ya kalau perlu dicabut itu yang ketentuan bahwa belanja pegawai harus di bawah 30 persen, semua daerah itu umumnya lebih 30 persen. Kemudian juga kita berharap dengan pengangkatan PPPK ini ya DAU (Dana Alokasi Umum) nya ditambah lah ke daerah supaya daerah tidak berat. nah sekarang ini daerah kan sudah sangat berat ini sebenarnya jadi perlu dipikirkan mengenai keperluan daerah itu yang kita bicarakan tadi, ” tutur mantan Wali Kota Padang Panjang periode 2003-2013 tersebut.

    WARTAMADRASAH.COM
    market.biz.id WARTAMADRASAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pada kesempatan yang sama, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini juga mendukung adanya afirmasi kepada nakes honorer dan PLKN non PNS saat melakukan tes alih status ke PPPK. Menurutnya para tenaga honorer tersebut telah terbukti memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada pekerjaan mereka.

    “Yang kita dorong di samping anggaran, ya kalau bisa tenaga honorer ini terutama yang sudah lama-lama ini ndak usah dites. Mereka dari teori mungkin sudah sudah banyak lupa tetapi dari keterampilan itu jauh lebih terampil daripada tenaga tenaga yang baru. Jadi kalau perlu yang lama-lama itu nggak usah dites lah diterima langsung ya, ” tambah anggota dewan yang juga berprofesi sebagai dokter ini.

    NEWSRELEASE.CO.ID
    market.biz.id NEWSRELEASE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rencananya Pemerintah akan mengangkat lebih dari 200.000 tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2022 dan 2023. Hal ini dilakukan dengan alasan masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Selain itu alih status juga dilakukan karena mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. (uc/sf)

    Suir Syam DPR RI KOMISI IX GERINDRA
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 484

    Postingan Tahun ini: 1798

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 458

    Postingan Tahun ini: 2367

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 176

    Postingan Tahun ini: 637

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 145

    Postingan Tahun ini: 527

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Warga Pantura Tangerang Tuntut Hakim Tolak Praperadilan Jimmy Lie
    Babinsa Tangan-tangan Kawal Penyaluran BLT, Ini Harapan Plh. Danramil
    Demi Kelancaran Tugas Kewilayahan, Dandim 0831 Surabaya Timur Langsung Cek Kesiapan Kendaraan Dinas
    Jelang HUT Bhayangkara ke-76 di TMP Nagur, Jajaran Polres Simalungun Bersama Jajaran Polres Pematang Siantar Laksanakan Ziarah Makam dan Tabur Bunga

    Ikuti Kami