Sugeng Suparwoto Apresiasi RUU EBT Akomodir Kekhasan Daerah Guna Penentuan Parameter Harga Listrik

    Sugeng Suparwoto Apresiasi RUU EBT Akomodir Kekhasan Daerah Guna Penentuan Parameter Harga Listrik
    Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menghadiri Rapat Panja Harmonisasi RUU EBT, di Ruang Rapat Baleg DPR RI.

     JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dalam mengakomodir kekhasan daerah guna penentuan parameter harga listrik. Sebab, dengan berpedoman pada kekhasan sebuah daerah tersebut akan membentuk ekosistem EBT yang sehat, dengan didasarkan pada potensi sumber daya energi di masing-masing daerah. Sehingga, hal itu sekaligus akan menekan harga penggunaan EBT tanpa selalu menjadikan PLTU batu bara sebagai acuan harga listrik. 

    “Contoh hari ini bagaimana de-dieselisasi tidak berjalan dengan baik. Karena parameter harga diukur dari harga listrik, yakni PLTU batubara secara nasional. Bagaimana bisa masuk (harganya), kalau misalnya dilakukan dieselisasi padahal sesuai dengan karakter tempat di situ itu harganya jauh (mahal) sekali, ” ujar Sugeng saat menghadiri Rapat Panja Harmonisasi RUU EBT, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022). 

    Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mencontohkan, harga listrik 1 kilowatt per jam (kwh) yang digerakkan oleh tenaga diesel di Papua sudah mencapai 29 sen dolar AS. Sedangkan, harga listrik 1 kwh yang digerakkan oleh PLTU batu bara kurang lebih hanya membutuhkan 4 sen dolar AS (Rp915) yang cukup murah, disebabkan karena adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dengan harga batu bara hanya 70 dolar AS per ton. 

    Padahal, jika dibandingkan dengan harga listrik 1 kwh yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Papua, harganya mencapai 20 sen dolar AS, di mana harga tersebut masih lebih mahal dibandingkan PLTU Batu bara. Namun, jika dibandingkan dengan harga listrik yang dihasilkan dari tenaga diesel yang 29 dolar AS, PLTS di Papua jauh lebih murah.

    MEDIATOR.CO.ID
    market.biz.id MEDIATOR.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Insya Allah, UU EBT ini akan menjadi breakthrough dari tidak majunya perkembangan EBT sejauh ini. Meskipun, secara kebijakan, secara pandangan, kita semua ingin masuk ke EBT. Terlebih energi fosil sudah menjadi masalah, baik  yang berasal dari migas maupun batu bara sudah menjadi masalah luar biasa, ” ujar Sugeng. (rdn/sf)

    Sugeng Suparwoto DPR RI KOMISI VII NASDEM
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Syarief Abdullah Alkadrie: Pemerintah Perlu...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 47

    Postingan Tahun ini: 2431

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 39

    Postingan Tahun ini: 1861

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 18

    Postingan Tahun ini: 660

    Registered: Nov 15, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 735

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Jaga Kondusifitas wilayah, Polsek Plampang Sita Puluhan Botol Minol
    Kasal Tinjau Bakal Lokasi Mabes AL di IKN Nusantara
    Ziarah Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bhayangkara, Kapolda Jatim Sempatkan Berdoa di Makam Sang Kakek yang merupakan Pejuang Kemerdekaan
    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah

    Rekomendasi

    Polres Malang Kawal Percepatan Vaksinasi PMK, 12.319 Ekor Ternak Sudah Tervaksin
    Jaga Kamtibmas, Polsek Pagutan Bersama Forkopimcam Razia Kos-kosan
    Cegah PMK, Tim Gabungan Lakukan Operasi Patuh Karantina Di Pelabuhan Tano
    Kesembuhan PMK di Pasuruan 35 Persen, Polres Pasuruan Kota Terus Lakukan Pengecekan Mobilitas Hewan Ternak
    Kata Pakar Hukum, 2 Tersangka Kasus Korupsi Dana Dinkes 6,3 Miliar Tidak di Tahan ;Ada Apa ?

    Ikuti Kami