Slamet: Pembatasan Subsidi Pupuk Agar Cakupan Penerima Subsidi Lebih Luas

    Slamet: Pembatasan Subsidi Pupuk Agar Cakupan Penerima Subsidi Lebih Luas
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.

     JAKARTA - Pemerintah memutuskan melakukan kebijakan pembatasan subsidi pupuk kepada petani. Pupuk yang akan diberikan potongan subsidi merupakan jenis urea dan NPK, hal ini dilakukan lantaran  terjadinya kenaikan terhadap harga gas alam yang menjadi bahan utama pembuatan pupuk. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan adanya kebijakan ini lantaran pemerintah tidak ada lagi anggaran yang memadai, sehingga perlu adanya pembatasan agar cakupan penerima subsidi lebih luas. 

    “Subsidi pupuk, kenapa kita arahkan untuk pembatasan? Karena memang itu duit-nya tidak ada. Artinya kita setuju disubsidi semua, masalahnya pemerintah tidak punya uang, hanya 30 persen atau 35 persen (dari total subsidi) yang ada. Sehingga (besaran subsidi) itu perlu diperkecil dalam harapan cakupan yang menerima subsidi lebih luas, ” ujar Slamet pada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

    sKebijakan pembatasan pupuk subsidi sudah dibahas dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk. Hasil kajian dari Panja Pupuk ini dari sisi komoditas yang sebelumnya ada 72 komoditas yang disubsidi menjadi 11 komoditas. “Yang penting saran dari Panja adalah komoditas yang langsung terkait dengan pangan, ” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

    Terkait dengan penerima subsidi, Komisi IV DPR RI menyarankan untuk tidak menggunakan data dari e-RDKK lantaran data dari e-RDKK selama ini seringkali menjadi masalah. “Satu contoh misal provinsi A, berapa sih luas tanahnya? itu yang kita subsidi. Kemudian di-breakdown ke kabupaten-kabupaten berdasarkan luas tanam. Jadi sekali lagi sumber masalah adalah e-RDKK. Jangan pakai RDKK tapi ubah dengan data luas tanam daerah untuk agar tepat sasaran, ” tegas Slamet. 

    URBANESIA.ID
    market.biz.id URBANESIA.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Di sisi lain, legislator dapil Jawa Barat IV ini mengatakan saat ini permasalahan mengenai pupuk adalah terkait adanya kebijakan kenaikan PPN menjadi 11 persen. Slamet meminta pemerintah untuk membuat kebijakan khusus bagi petani mengenai pupuk terkait hal tersebut. “Justru hari ini HET mau dinaikkan karena alasan PPN naik. Saya imbau pada pemerintah, khusus para petani menyangkut pupuk petani jangan dibebani dengan PPN lagi. Perlu kebijaksanaan khusus terkait dengan PPN untuk pupuk yang menyangkut dengan produktivitas petani. Itu yang lebih penting, bukan pembatasannya tapi PPN-nya itu, ” imbau Slamet. (gal/sf)

    Slamet DPR RI KOMISI IV PKS
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Antisipasi Antrean BBM dengan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 45

    Postingan Tahun ini: 2429

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 39

    Postingan Tahun ini: 1861

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 18

    Postingan Tahun ini: 660

    Registered: Nov 15, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 735

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Jaga Kondusifitas wilayah, Polsek Plampang Sita Puluhan Botol Minol
    Kasal Tinjau Bakal Lokasi Mabes AL di IKN Nusantara
    Ziarah Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bhayangkara, Kapolda Jatim Sempatkan Berdoa di Makam Sang Kakek yang merupakan Pejuang Kemerdekaan
    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah

    Rekomendasi

    Kadis UMKM : Semoga Dapat Menjadi Stimulan di Ajang SBW 2022
    Kapolda Sumbar buka Sumatera Bike Week 2022 di Bukittinggi
    Kapolres Morowali dan Percasi Apresiasi Pelaksanaan Turnamen Catur Silaturahmi
    Bupati Barru: Almarhum H. Djamaluddin Ismail Sosok Senior Layak Jadi Panutan
    PPL Padang Laweh Inisiasi Sosialisasi Pupuk Bersubsidi Kepada Masyarakat

    Ikuti Kami