Slamet: BLT Minyak Goreng Kebijakan Populis Tutupi Kegagalan Pengelolaan Pangan

    Slamet: BLT Minyak Goreng Kebijakan Populis Tutupi Kegagalan Pengelolaan Pangan
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan, naiknya bahan pangan minyak goreng di awal Ramadan tahun ini tidak terlepas dari lemahnya sikap pemerintah terhadap para pengusaha. Menurutnya, pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak di gunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga. 

    "Stok menurut kementerian teknis cukup tetapi kenapa harganya naik. Kedua, rakusnya para pengusaha kita yang tidak mau berempati kepada kesusahan rakyat namun mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja. Sehingga keduanya ini sangat klop yakni lemahnya pemerintah dan rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya menaik, " ujar Slamet dalam rilis medianya yang diperoleh Parlementaria, Senin (4/4/2022). 

    Selain itu, lanjutnya, tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada Kementerian Perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial Presiden ditengah situasi yang tidak begitu kondusif. 

    "Seharusnya Presiden sudah me-resuffle Menteri perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok, " tegas Slamet. Ia juga turut menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng yang dinilainya sebagai kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengelola pangan.

    Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    market.biz.id Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    Rp 125.000.000
    Beli sekarang!

    BLT Minyak goreng itu, Slamet menilai merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan. Dikatakannya, berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.

    "Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain, misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit, " tuturnya. (dep/aha) 

    SLAMET DPR RI KOMISI IV PKS
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Agung Budi Santoso Apresiasi Layanan Jamkestama...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 403

    Postingan Tahun ini: 1717

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 385

    Postingan Tahun ini: 2294

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 151

    Postingan Tahun ini: 612

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 121

    Postingan Tahun ini: 503

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    DPD NasDem Barru Salurkan Bantuan Sembako di Lipukasi
    Peduli Peternak,Babinsa Lerep Pantau Penyemprotan Disinfektan Kandang
    Kesan dan Pesan Kapolres Nagekeo Ketika Kunjungan Kerja ke Boawae
    Peringati HKN,Kasdim Salatiga Lepas Peserta Jalan Sehat
    Latma Cope West 2022 TNI AU-US PACAF di Lanud Abd Saleh Resmi Ditutup

    Ikuti Kami