Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan

    Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan
    Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki

    JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendukung usulan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai langkah dalam menyelesaikan persoalan, terutama mengenai pramuwisata yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI). Zainuddin menilai pentingnya pramuwisata untuk diberi payung hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

    “Jadi dengan payung hukum yang jelas, maka eksistensi atau keberadaan pramuwisata ini menjadi lebih terjamin legalitasnya. Termasuk kemudian payung yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah walaupun dasar hukumnya jelas, masa depan pramuwisata akan menjadi lebih baik, ” ujar Zainuddin dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan jajaran DPP HPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

    ADV.CO.ID
    market.biz.id ADV.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menilai, apabila setiap aspek dalam pariwisata dibuat regulasi tersendiri, nantinya akan sangat banyak produk UU. Sehingga, dirinya sepakat apabila UU Kepariwisataan ntersebut direvisi, sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemandu wisata ini bisa dituangkan dan dinormakan dalam revisi itu.

    “Karena usaha pariwisata itu setidaknya ada kawasan pariwisata, ada jasa, perjalanan wisata, kemudian jasa konsultasi, dan lain-lain. Itu kemudian kalau masing-masing usaha pariwisata ditarik  menjadi satu undang-undang sendiri-sendiri, ini akan menjadi (UU) sangat banyak, ” tandas legislator dapil Jawa Timur X itu. 

    Diketahui, dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI tersebut, DPP HPI menyampaikan beberapa permasalahan terkait pramuwisata, mulai dari status ilegal atau tidak memiliki lisensi, dan/atau hanya bermodalkan sertifikasi kompetensi, pramuwisata bekerja tidak sesuai dengan kode etik, dan hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap, serta terdapat dikotomi profesi pramuwisata sehingga menjadikan eksistensi organisasi pramuwisata tidak memiliki legitimasi secara menyeluruh. (hal/sf)

    Zainuddin Maliki PAN KOMISI X DPR RI
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Djohar Arifin Minta Penguatan Perguruan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 485

    Postingan Tahun ini: 1799

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 458

    Postingan Tahun ini: 2367

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 176

    Postingan Tahun ini: 637

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 528

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    Bupati Pasbar Adukan Kerusakan 200 lebih Irigasi Pasca Gempa
    Karena Faktor Ini, SILPA APBD 2021 Tanah Datar Bengkak hingga Rp111,5 M
    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Warga Pantura Tangerang Tuntut Hakim Tolak Praperadilan Jimmy Lie
    Kegiatan Silaturahmi Serta Komsos Adalah Bagian dari Peran dan Fungsi Babinsa

    Ikuti Kami