PeduliLindungi Diduga Langgar HAM, Rahmad Handoyo Minta AS Berguru pada Indonesia

    PeduliLindungi Diduga Langgar HAM, Rahmad Handoyo Minta AS Berguru pada Indonesia
    Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

    JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyatakan penyesalannya atas laporan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan adanya indikasi aplikasi pelacakan Covid-19 Indonesia, PeduliLindungi, melakukan pelanggaran HAM. Ia berpendapat, jika menyangkut soal penanganan Covid-19, AS sebaiknya berguru kepada pemerintah Indonesia, khususnya tentang aplikasi pelacak Covid-19 PeduliLindugi.

    “Sebagai warga negara dan sebagai anggota parlemen, saya wajib mempertanyakan apa dasar mereka (Amerika) menyampaikan pandangan seperti itu. Apakah cukup dengan sebatas laporan LSM lalu menjustifikasi PeduliLindungi itu melanggar HAM. Dari pada merilis dudingan dugaan pelanggaran HAM, Amerika lebih baik mempelajari bagaimana bermanfaatnya aplikasi PeduliLIndungi dalam mendeteksi Covid-19. Amerika perlu belajar dari Indonesia agar lebih sukses mengendalikan Covid-19, ” kata Rahmad, Sabtu (16/4/2022).

    ARTIST.CO.ID
    market.biz.id ARTIST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut hemat Rahmad, semestinya Amerika, lewat kedutaan yang ada di Indonesia bisa bertanya langsung kepada pemerintah apa dan bagaimana sistem PeduliLindungi itu. Dikatakan, sebelum laporan tersebut dirilis, seyogyanya terlebih dahulu ada klarifikasi kepada pemerintah, “Sekali lagi, jangan dong menjustifikasi laporan LSM untuk menyatakan bahwa indonesia melanggar HAM. Sangat tidak fair kalau laporan analisa pelanggaran HAM dasarnya hanya sebatas LSM, ” beber politisi PDI-Perjuangan ini.

    Menambahkan keterangannya, Rahmad mengatakan, dalam pengendalian Covid-19 ada beberapa cara dilakukan Pemerintah Indonesia bersama masyarakat, meliputi program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, ada juga cara gas dan rem (PPKM). Dikatakannya, bagian-bagian itu terintegrasi dalam satu kesatuan. Begitulah cara Pemerintah Indonesia melindungi rakyat Indonesia dari ancaman Covid-19. Hasilnya, kata Rahmad, penanganan Covid-19 di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan pengendalian Covid-19 di Amerika.

    “Fakta tidak bisa dibantah, Indonesia sudah diakui dunia sebagai salah satu negara terbaik dalam pengendalian Covid-19. Jangan lupa, Indonesia pernah diundang Amerika Serikat untuk bertukar pikiran bagaimana mengendalikan Covid-19. Semestinya fakta ini dihormati, bukan justru mencari satu kesalahan yang hanya berdasarkan laporan LSM. Dan nyatanya PeduliLindungi telah berhasil lindungi rakyat dari pandemi, ” katanya.

    Ditambahkan Rahmad, karena sesungguhnya laporan tentang sebuah pelanggaran HAM, apalagi oleh negara sekelas AS, tentu tidak cukup hanya berdasarkan laporan LSM. Karena itu, menyangkut tudingan Kemenlu AS ini, sangat layak dipertanyakan, apa sebenarnya motif AS merilis isu seperti itu. “Sebagai negara yang berdaulat, kita pantas mempertanyakan apa motivasi Amerika merilis isu pelanggaran HAM ini. Amerika harus dikoreksi, Kemenlu Amerika jangan semena-mena menilai suatu negara hanya berdasarkan laporan LSM tanpa adanya konfirmasi terhadap Pemerintah Indonesia, ” kata Rahmad.

    Ditegaskan Rahmad, Pemerintah Indonesia berhak melindungi rakyatnya dari ancaman Covid-19 dengan menerapkan sistem PeduliLindungi. Apalagi, faktanya, sistem tersebut cukup berhasil dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. “Kita sebagai negara berdaulat juga menghormati kedaulatan negara lain. Artinya, Amerika juga harus menghormati kedaulatan Indonesia, jangan semena-mena menyebut Indonesia melanggar HAM, ” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V tersebut.

    Seperti dikabarkan sebelumnya, dalam laporan berjudul "Indonesia 2021 Human Rights Report" yang dikeluarkan Deplu AS, pekan ini, disebutkan ada indikasi aplikasi pelacakan Covid-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM. Disebutkan PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang. Pasalnya, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin. AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan beberapa LSM. Namun tidak dijelaskan secara rinci LSM tersebut.

    REPORTER.CO.ID
    market.biz.id REPORTER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Rahmad Handoyo DPR RI KOMISI IX PDIP
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Syahrul Aidi Maazat -Palestina Kutuk Serangan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 403

    Postingan Tahun ini: 1717

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 385

    Postingan Tahun ini: 2294

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 151

    Postingan Tahun ini: 612

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 121

    Postingan Tahun ini: 503

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    DPD NasDem Barru Salurkan Bantuan Sembako di Lipukasi
    Peduli Peternak,Babinsa Lerep Pantau Penyemprotan Disinfektan Kandang
    Kesan dan Pesan Kapolres Nagekeo Ketika Kunjungan Kerja ke Boawae
    Peringati HKN,Kasdim Salatiga Lepas Peserta Jalan Sehat
    Latma Cope West 2022 TNI AU-US PACAF di Lanud Abd Saleh Resmi Ditutup

    Ikuti Kami