Lasarus Dorong Kementerian Desa Tingkatkan Pengawasan Pendamping Desa

    Lasarus Dorong Kementerian Desa Tingkatkan Pengawasan Pendamping Desa
    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (kanan) saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI.

    JAKARTA - Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) semakin meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan tiap-tiap desa yang ada di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Dengan demikian, melalui pengawasan tersebut dapat mencegah terjadinya kerugian negara.

    Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2021 serta membahas isu-isu terkait desa tertinggal/rekrutmen tenaga pendamping desa, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

    Latte espresso steamed milk
    market.biz.id Latte espresso steamed milk
    20% Rp 4.000
    Beli sekarang!

    “Langkah selanjutnya, Kementerian Desa wajib meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. Tak hanya itu, keberadaan tenaga pendamping desa harus kompeten dan profesional untuk mendukung pelaksanaan program prioritas penggunaan dana desa dalam rangka terwujudnya desa maju dan mandiri, ” ujar Lasarus.

    Politisi PDI-Perjuangan tersebut lebih lanjut meminta Kementerian Desa PDTT dapat segera meluruskan berbagai isu tidak sedap yang beredar di tengah masyarakat seputar banyaknya isu pendamping desa hanya merupakan perwakilan satu golongan. Hal ini, tandas legislator dapil Kalimantan Barat II ini, menjadi tantangan yang harus secepatnya diluruskan oleh pihak Kementerian Desa.

    “Mengingat, Komisi V DPR RI menginginkan Kementerian Desa dapat segera mewujudkan adanya tenaga-tenaga pendamping desa yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, keberadaan mereka betul-betul dapat membantu para kepala desa dalam penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing serta dapat mewujudkan dana desa yang tepat sasaran. Terpenting adalah menjauhkan para pendamping desa dari pelanggaran-pelanggaran hukum, ” pungkas Lasarus. 

    Lasarus DPR RI KOMISI V PDIP
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Bambang Patijaya: Pemerintah Harus Hati-hati...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 485

    Postingan Tahun ini: 1799

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 459

    Postingan Tahun ini: 2368

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 177

    Postingan Tahun ini: 638

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 530

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    Polres Parepare Tabur Bunga Di Laut dan Ziarah  di TMP Pacekke
    Sambut Hari Bhayangkara, Polres Minsel Ziarah di Taman Makam Pahlawan Amurang 
    Fasilitasi pemeriksaan IVA dan SADANIS, Ditpolairud wujudkan wanita Indonesia Bebas Kanker serviks dan payudara 
    Babinsa Koramil Kamal Dampingi Nakes Cegah DBD
    Pansus III DPRD Mengusulkan Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Sistem Drainase Ditetapkan Jadi Perda Kabupaten Pangandaran.

    Ikuti Kami