Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan

    Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan
    Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin

    DELI SERDANG - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mewanti-wanti pemerintah jangan sampai membuat kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Sebab, kebijakan yang ada seperti mengangkat guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan permasalahan kekosongan tenaga pengajar di lembaga pendidikan swasta, yang merupakan tempat semula guru tersebut mengajar.

    “Semua guru-guru itu lolos dalam tes, hendaknya ditempatkan di tempat awal, tempat asal. Sehingga mengganggu stabilitas pendidikan di sekolah-sekolah, di seluruh penjuru tanah air, ” tegas Djohar usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022). Ia mengaku, Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan maupun sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikannya.

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Djohar menilai, rendahnya gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp300.000 tersebut tidak manusiawi. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan Komisi X DPR RI ke Deli Serdang  tersebut, disampaikan bahwa berbagai program digalakkan Bupati dan pemerintah daerah guna memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif meski dengan segala keterbatasan. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap program-program yang saat ini tengah dijalankan Deli Serdang untuk pendidikan di sana dapat lebih kokoh.

    “Oleh karena ini, kita mungkin akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, Menteri Pendidikan, untuk mencari peluang peluang ‘apa yang bisa kita bantu untuk guru guru yang seperti ini’. Mereka belum lolos diterima tetapi aktivitas mereka (guru honorer) masih sangat sangat diperlukan bagi sekolah. Mungkin perlu adanya biaya biaya penelitian, tunjangan dan apa yang bisa kita berikan sehingga mereka mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya, ” terang politisi Partai Gerindra itu.

    XPOS.CO.ID
    market.biz.id XPOS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Di akhir, politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III ini pun berharap pandangan politik, regulasi, maupun kebijakan lainnya terhadap guru dapat bergerak ke yang lebih baik. “Nah itulah (saya mau lihat) orang orang bangganya jadi guru. Karena itulah perlu adanya undang-undang yang kuat untuk mem-backup guru-guru kita, sehingga profesi ini setara sejajar dengan aparat pemerintah lainnya seperti TNI, Polri, pemerintah daerah. Sehingga guru-guru berada posisi yang benar. Jadi ini perjuangan kita bersama, ” tutupnya. (hal/sf)

    Djohar Arifin Husin DPR RI KOMISI X GOLKAR
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Zainuddin Maliki: Pariwisata Kabupaten Malang...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 46

    Postingan Tahun ini: 2430

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 39

    Postingan Tahun ini: 1861

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 18

    Postingan Tahun ini: 660

    Registered: Nov 15, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 735

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Jaga Kondusifitas wilayah, Polsek Plampang Sita Puluhan Botol Minol
    Kasal Tinjau Bakal Lokasi Mabes AL di IKN Nusantara
    Ziarah Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bhayangkara, Kapolda Jatim Sempatkan Berdoa di Makam Sang Kakek yang merupakan Pejuang Kemerdekaan
    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah

    Rekomendasi

    Cegah PMK, Tim Gabungan Lakukan Operasi Patuh Karantina Di Pelabuhan Tano
    Kesembuhan PMK di Pasuruan 35 Persen, Polres Pasuruan Kota Terus Lakukan Pengecekan Mobilitas Hewan Ternak
    Kata Pakar Hukum, 2 Tersangka Kasus Korupsi Dana Dinkes 6,3 Miliar Tidak di Tahan ;Ada Apa ?
    Kadis UMKM : Semoga Dapat Menjadi Stimulan di Ajang SBW 2022
    Kapolda Sumbar buka Sumatera Bike Week 2022 di Bukittinggi

    Ikuti Kami