Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

    Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ichsan Yunus

    PADANG - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ichsan Yunus mengatakan, Rancangan Undang-Undang Provinsi yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI adalah untuk memperkuat status hukum suatu daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagaimana diketahui alas hukum 20 provinsi dan 239 kabupaten/kota di Indonesia masih berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 atau UU Republik Indonesia Serikat (UU RIS).

    Ichsan menyampaikan hal ini kepada Parlementaria di sela-sela pertemuan Tim Kunker panja Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/6/2022). Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyerap aspirasi yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Riau Syamsuar, dan Gubernur Jambi Al Haris.

    DESTINASI.CO.ID
    market.biz.id DESTINASI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Karena UU Provinsi yang lama itu masih dalam turunan UU RIS. Maka inti, dari dibentuknya UU ini adalah demi ketertiban administrasi hukum. UU yang baru ini akan mempermudah semua daerah apabila ada permasalahan hukum baik nasional maupun internasional, " tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

    Ichsan menegaskan, Komisi II sudah menyepakati tidak akan banyak perubahan substansi dalam RUU Provinsi ini. "Jadi masalah tapal batas kita serahkan kembali kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Misal, tapal batas ke kemendagri, kemudian masalah konten lokal dan kearifan lokal kita juga belum membahas itu sampai sekarang. Dana bagi hasil baik itu dari segala sisi yang berkaitan dengan daerah, kemudian politik sosial budaya, pertahanan dan keamanan itu belum kita bahas, " tuturnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut baik adanya pembahasan Rancangan Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Provinsi Sumbar. Diharapkan UU tersebut akan menjadi dasar hukum pembangunan di Provinsi Sumbar dengan mempehatikan potensi budaya-budaya dan niai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Sumbar. 

    Rangkaian rencana pergantian Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumbar, Jambi dan Riau menurut Mahyeldi, diperlukan dukungan penuh karena dikaitkan dengan pengaturan tentang Provinsi Sumbar yang sudah tidak relevan lagi, selain tidak sesuai dengan politik hukum otonomi daerah pasca UUD Tahun 1945 serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

    "Selain itu juga pengaruh perubahan dinamika sosial yang menuntut Provinsi Sumbar, Jambi dan Riau untuk bergerak lebih cepat untuk pembangunan daerah serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga dan merawat nilai-nilai dari masing-masing daerah, " pungkas Mahyeldi. (es/aha) 

    Ichsan Yunus PDIP KOMISI II DPR RI
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 403

    Postingan Tahun ini: 1717

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 385

    Postingan Tahun ini: 2294

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 151

    Postingan Tahun ini: 612

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 121

    Postingan Tahun ini: 503

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    Peringati HKN,Kasdim Salatiga Lepas Peserta Jalan Sehat
    Euphoria Masyarakat Sumbawa Sambut Para Pembalap MXGP
    Latma Cope West 2022 TNI AU-US PACAF di Lanud Abd Saleh Resmi Ditutup
    Polres Nagekeo Gunakan Pendekatan Humanis Penyelesaian Waduk Mbay/Lambo
    Hari Bhayangkara ke 76, Kapolda NTB Resmikan Fasilitas Air Bersih di Dusun Aik Mual Lombok Barat

    Ikuti Kami