Guspardi Gaus: Tidak Ada Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

    Guspardi Gaus: Tidak Ada Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
    Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

    JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, tak ada regulasi  atau undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dan ada pula Undang-Undang (UU) yang mengatur mekanisme tentang pengisian kekosongan masa jabatan kepala daerah, baik Bupati/Wali Kota dan Gubernur yang masa tugasnya berkhir.

    "Masa jabatan kepala daerah bukan soal keinginan pribadi melainkan harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada sejauh ini hanya mengatur soal pembatasan masa jabatan kepala daerah dan tidak ada norma hukum yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Nah, jika kepala daerah melakukan perpanjangan masa jabatan, maka hal itu akan melanggar alias menabrak UU yang berlaku, " kata Guspardi dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (14/4/2022).

    WARTASEKOLAH.COM
    market.biz.id WARTASEKOLAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Ia menjelaskan, masa jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah. Manakala masa jabatan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota dan Gubernur) berakhir dan terjadi kekosongan, maka Pemerintah diberi kewenangan untuk menunjuk ASN untuk mengisi kekosongan jabatan itu sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. 

    "Kepala daerah yang habis masa jabatannya bisa menjabat lagi namun harus mengikuti dan terpilih pada pilkada selanjutnya. Jadi, bukan diusulkan atau didasarkan keingunan pribadi dan aspirasi masyarakat, ” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

    Meski begitu, Guspardi mempersilakan warga mengajukan uji materi jika menilai ada UU yang bertentangan. "Jadi artinya mekanisme yang berkaitan dengan pejabat kepala daerah yang akan ditunjuk mengisi kekosongan jabatan itu apakah bertentangan dengan UU yang lebih tinggi atau gimana. Kalau bertentangan silakan saja masyarakat melakukan uji materi terhadap UU yang mengatur tentang hal itu, " tuturnya. 

    Guspardi Gaus DPR RI KOMISI II PAN
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Andi Akmal Pasluddin: Pengembangan Sawit...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 485

    Postingan Tahun ini: 1799

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 458

    Postingan Tahun ini: 2367

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 176

    Postingan Tahun ini: 637

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 528

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    Bupati Pasbar Adukan Kerusakan 200 lebih Irigasi Pasca Gempa
    Karena Faktor Ini, SILPA APBD 2021 Tanah Datar Bengkak hingga Rp111,5 M
    Rakernas Apeksi XV di Padang, Wali Kota se-Indonesia Disuguhi “Katan Durian”
    Warga Pantura Tangerang Tuntut Hakim Tolak Praperadilan Jimmy Lie
    Kegiatan Silaturahmi Serta Komsos Adalah Bagian dari Peran dan Fungsi Babinsa

    Ikuti Kami