Dede Yusuf: RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Kedepankan Saksi Administrasi

    Dede Yusuf: RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Kedepankan Saksi Administrasi
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi yang sedang dibahas Komisi X DPR RI tidak mencantumkan hukuman pidana, namun hanya hukuman administrasi. Karena dalam penyusunan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini jangan sampai bertubrukan dengan undang-undang lainnya.

    “(UU) KUHP-lah yang memberikan sanksi pidana. Undang-undang lain memberikan sanksinya lebih kepada sanksi administrasi atau perdatanya. Supaya tidak bertubrukan dengan misalnya pelanggaran hukum, ya (melalui UU) KUHP, ” ungkap Dede Yusuf usai memimpin Komisi X DPR RI menggelar uji publik RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Airlangga Unair (UNAIR), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/5/2022).

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “(Sanksi pidana) enggak usah dibahas di dalam undang-undang (Pendidikan dan Layanan Psikologi) kita. Tapi kalau pencabutan izin dan sebagainya itu boleh dibahas di dalam undang-undang profesi manapun juga, ” tandas politisi Partai Demokrat tersebut.

    Senada, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan tidak semua undang-undang harus mencantumkan hukum pidana di dalamnya, seperti di dalam Undang-Undang Kebudayaan, Undang-Undang Perbukuan.

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Kita di DPR dan pemerintah menyadari pembuatan undang-undang ini juga tidak bisa memasukkan orang ke penjara semua. Ada beberapa pelanggaran yang sebetulnya tidak harus dihukum secara pidana, ” ujar Nuroji.

    “Undang-undang profesi ini lebih kepada profesi, jadi dipentingkan pembinaannya bukan sanksi yang seperti criminal. Untuk membuat efek jera ini lebih kepada pembinaan jadi cukup sanksi administrasi. Misalkan Undang-Undang Perbukuan, penerbit yang melanggar undang-undang ya tidak harus dipenjara paling dicabut izinnya, izin penerbitnya dan izin usahanya. Jadi begitu pula filosofinya dalam hukum kita, Kemenkumham pun sepakat untuk tidak mencantumkan sanksi pidana, ” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Seperti diketahui, ketentaun sanksi dalam Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi tertuang dalam BAB VIII tentang Saksi Administrasi Pasal 37 ayat 2 yakni saksi administrasi berupa teguran lisan; peringatan tertulis; denda administratif; dan/atau pencabutan izin. (skr/sf)

    Dede Yusuf Macan Effendi DEMOKRAT KOMISI X DPR RI
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    IPW Harus Bicara Berdasarkan Fakta Jangan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 47

    Postingan Tahun ini: 2431

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 39

    Postingan Tahun ini: 1861

    Registered: May 25, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 18

    Postingan Tahun ini: 660

    Registered: Nov 15, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 735

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Jaga Kondusifitas wilayah, Polsek Plampang Sita Puluhan Botol Minol
    Kasal Tinjau Bakal Lokasi Mabes AL di IKN Nusantara
    Ziarah Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bhayangkara, Kapolda Jatim Sempatkan Berdoa di Makam Sang Kakek yang merupakan Pejuang Kemerdekaan
    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah

    Rekomendasi

    Prajurit 502 Divif 2 Kostrad Dominasi Perolehan Medali Blora Champion Tingkat Nasional
    Pelaku Teror di Jalan Pacuan Kuda, Berhasil Diamankan Tim Reskrim Polsek Pamulang
    Polres Malang Kawal Percepatan Vaksinasi PMK, 12.319 Ekor Ternak Sudah Tervaksin
    Jaga Kamtibmas, Polsek Pagutan Bersama Forkopimcam Razia Kos-kosan
    Cegah PMK, Tim Gabungan Lakukan Operasi Patuh Karantina Di Pelabuhan Tano

    Ikuti Kami