Charles Honoris: Perjuangkan Hak Tenaga Kesehatan Honorer dan Non-ASN

    Charles Honoris: Perjuangkan Hak Tenaga Kesehatan Honorer dan Non-ASN
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

    JAKARTA - Komisi IX DPR RI menitik beratkan pada upaya pemenuhan hak-hak bagi para tenaga kesehatan honorer dan non-ASN (Aparatur Sipil Negara). Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan, agar tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-ASN diberikan hak yang layak dan pantas.

    Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu serta Deputi Sumber Daya Manusia KemenPAN-RB, di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

    XPOS.CO.ID
    market.biz.id XPOS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Komisi IX mendesak Pemerintah agar melaksanakan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat November 2023, " papar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan salah satu kesimpulan rapat.

    Tak hanya itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak pemerintah agar melaksanakan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu memastikan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    WARTAADHYAKSA.COM
    market.biz.id WARTAADHYAKSA.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Atas dasar itu Komisi IX menyarankan dengan sangat agar pemerintah mempersiapkan tahapan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dan memastikan ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD. "Mempersiapkan rencana kontingensi dan mitigasi jika target pengangkatan seluruh tenaga kesehatan non-PNS menjadi PPPK tidak tercapai di tahun 2023 melalui revisi PP Nomor 49 Tahun 2018, sehingga ada kesinambungan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan, " jelas Charles.

    Charles Honoris DPR RI KOMISI IX
    NAGARI.CO.ID

    NAGARI.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Persoalan Batas Wilayah Pulau Kakabia Harus...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 403

    Postingan Tahun ini: 1717

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 385

    Postingan Tahun ini: 2294

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 151

    Postingan Tahun ini: 612

    Registered: Nov 15, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 121

    Postingan Tahun ini: 503

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono son verified

    Poltekip 52 Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikuti Pembinaan Jasmani
    Accept International Kunjungi Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan
    Kalapas Lapsustik Sampaikan Delapan Hal Penting Pada Pegawai,  Mohon Disimak
    Warga Kota Tegal Dapat BLT Minyak Goreng dan Dapat Vaksin Gratis

    Rekomendasi

    Euphoria Masyarakat Sumbawa Sambut Para Pembalap MXGP
    Polres Nagekeo Gunakan Pendekatan Humanis Penyelesaian Waduk Mbay/Lambo
    Bakti TNI Bersih-bersih Sungai, Koramil 0824/14 Panti Bersama Aparat terkait dan Masyarakat Bersihkan Kali Sumber
    Hari Bhayangkara ke 76, Kapolda NTB Resmikan Fasilitas Air Bersih di Dusun Aik Mual Lombok Barat
    Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023

    Ikuti Kami