Tony Rosyid
PADANG - Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi menilai persiapan sarana prasarana (sarpras) transportasi menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sudah cukup baik. Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumbar, Komisi V melakukan rapat pembahasan dengan beberapa mitra kerja yang ada di Sumbar terkait persiapan pemerintah dalam mengantisipasi kegiatan mudik tersebut.
"Setelah dua tahun cuti akibat pandemi, mudik tahun ini akhirnya kembali diperbolehkan oleh pemerintah. Artinya akan terjadi lonjakan pemudik yang cukup tinggi dibanding tahun lalu. Karena ini sudah instruksi langsung dari Presiden, maka semua kementerian yang menjadi mitra kami sudah mempersiapkan ini dengan sangat matang, " kata Athari saat kunker Komisi V di Padang, Sumatera Barat, Kamis (7/4/2022).
Bahkan ia meyakini pada H-10 nanti semua yang dikerjakan sudah siap 100 persen. "Sekarang masih on going, dan persiapannya juga sudah cukup baik. Saya optimistis H-10 siap seratus persen, " ujarnya. Adapun kepada pihak Angkasa Pura, Athari mendorong agar ada penambahan personil guna mengantisipasi lonjakan arus mudik ini.
Ia mengatakan, beberapa kasus yang pernah terjadi khususnya menyangkut soal bagasi, dampak dari kurangnya personil. "Seperti kasus yang viral kemarin, soal bagasi itu karena jumlah personil yang kurang. Kami mengerti kemarin dikurangi karena pandemi dan aktivitas di bandara juga sedikit, tetapi sekarang sudah balik seperti semula, artinya jumlah personil bandara juga harus dikembalikan juga seperti semula, " tandasnya.
Athari berharap, pelaksanaan mudik tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. "Kadang antara teori di buku sama kondisi di lapangan suka berbeda, tapi kami harap errornya itu tidak banyak. Artinya harapan dan ekspektasi kami tinggi untuk bisa tercapai dengan baik, " terangnya.
Ia menambahkan, hal itu dapat terjadi jika seluruh mitra bekerjasama dengan baik dan sosialisasi kepada masyarakat juga baik. "Masyarakat diberitahukan mengenai aturan-aturan yang diharus dilaksanakan, khususnya yang menjadi persyaratan untuk melaksanakan mudik. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sebab kalau pemerintah berjalan sendiri saja dan masyarakat tidak tahu maka akan berantakan juga, " pungkasnya. (dep/aha)
Afrizal 
PUBLIKKALTARA.COM